JANGAN BODOHI KAMI DENGAN JANJI merupakan tema diskusi mingguan Kaukus Muda Banyuwangi (KMB) atas refleksi 100 hari pemerintahan ANAS - YUSUF di kabupaten banyuwangi. Diskusi tersebut saya pandang sebagai salah satu media kritis terhadap pelaksanaan pemerintahan kabupaten banyuwangi yang oleh banyak kalangan dinilai sangat berhasil dan sesuai dengan harapan yang telah disepakati bersama.
Kritik-kritik tajam disampaikan oleh para peserta, mereka dengan semangat menyampaikan satu persatu janji-janji Bupati ketika masa kampanye dan setelah pelantikan. Atas janji-janji dimaksud para peserta menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi Gagal mewujudkannya. Wooowww Gagal mewujudkannya. Suatu kata yang bila didengar oleh sang Bupati tentunya sangat keras dan menyakitkan. Misalnya Gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, Gagal membangun/menambal jalan yang berlubang, Gagal memberikan dana bantuan atas kredit/penguatan permodalan dengan bunga 5% pertahun, Gagal mewujudkan Sembako terjangkau dan lain sebagainya.
Mencermati atas item-item kegagalan yang disampaikan penulis berpendapat bahwa kegagalan dimaksud bukanlah kegagalan atas program kerja, melainkan gagal dalam merealisasikan janji atas kepemimpinannya selama 100 hari. Sebab, bagaimana mungkin aspirasi tersebut dapat dimuwujudkan secara nyata, jikalau semuanya terkait dengan proyek dan/atau anggaran keuangan. Mengingat awal menjabat Bupati harus menyusun APBD tahun anggaran berikutnya dan melaksanakan APBD tahun anggaran berjalan.
APBD tahun anggaran berjalan telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah sebelumnya, sehingga Bupati tidak boleh merubah dengan sekemauannya sendiri dan APBD tahun anggaran berikutnya (2011) masih baru selesai disahkan dan dimuat dalam lembaran daerah dan berita daerah. Maka dari itu, terkait dengan Proyek dan/atau anggaran keuangan tentu Bupati manapun akan mengalami kesulitan yang nyata. sehingga atas janji-janji tersebut dapat dipandang bahwa Rakyat yang dibodohi atau memang kebodohannya Bupati atas kepemimpinannya mulai diperlihatkan? kita sendirilah yang mampu menjawabnya.
Kita juga dapat melihat banyak janji-janji Bupati yang dapat terwujud dengan baik dan secara nyata dapat dirasakan oleh rakyat bawah. Permohonan KTP yang cepat, Pembahasan APBD melalui jalan tol dan lain sebagainya patut kita apresiasi. sebab terwujudnya janji-janji dimaksud karena tidak bergantung pada anggaran keuangan.
Dalam pelaksanaan diskusi, Kapolsek Banyuwangi langsung memantau perkembangan dilapangan. Penulis melihat dengan mata kepala sendiri, lalu kemudian lahir suatu pertanyaan. Apakah diskusi sudah menjadi suatu hal yang tabu meskipun diarahkan untuk mengkritik habis-habisan Pemerintah daerah yang sah??? Dulu, sewaktu kepemimpinannya RATNA-NURIS diskusi yang diarahkan untuk mengkritisi pemerintah daerah yang sah tetap diberi kesempatan yang seluas-luasnya, malah penulis pernah di fasilitasi di pendopo swagatha blambangan guna mengevaluasi dan menilai tentang kebijakan-kebijakan publik yang telah dilahirkan oleh pemerintah daerah, apakah benar-benar berpihak kepada rakyat atau malah sebaliknya? juga diperkenankan untuk dilaksanakan di berbagai macam tempat, seperti AJM, Ikstiar Surya, Gedung Juang dan lain sebagainya tanpa kawalan dari pihak manapun. Malah laporannya/pemberitahuannya langsung menuju Polsek setempat. Maka dari itu, dapat dinilai dengan seksama terkait dengan penghargaan dan penghormatan atas hak-hak kebebasan menyatakan pendapat.
Dengan demikian jangan bodohi rakyat atau jangan diperlihatkan kebodohannya kepada rakyat. Sebab rakyat telah percaya kepada Kepala Daerah hasil pemilukada, masa depan mereka dipercayakan pada leadership calon terpilih dan nasib 1,7 juta rakyat banyuwangi harus ditingkatkan, baik secara ekonomi, budaya dan politik maupun SDM nya. Kepercayaan sangat mahal, semahal ketika calon terpilih berusaha mempengaruhi rakyat guna memperoleh kepercayaannya sehingga hari ini di sebut BUPATI dan WAKIL BUPATI.
selamat berkerja dan senantiasa mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat banyuwangi. Jadikan kritik konstruktif sebagai suplemen atas peningkatan pelayanan publik guna mewujudkan peningkatan keseajahteraan rakyat.
MERDEKA!!!!!!
Kritik-kritik tajam disampaikan oleh para peserta, mereka dengan semangat menyampaikan satu persatu janji-janji Bupati ketika masa kampanye dan setelah pelantikan. Atas janji-janji dimaksud para peserta menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi Gagal mewujudkannya. Wooowww Gagal mewujudkannya. Suatu kata yang bila didengar oleh sang Bupati tentunya sangat keras dan menyakitkan. Misalnya Gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, Gagal membangun/menambal jalan yang berlubang, Gagal memberikan dana bantuan atas kredit/penguatan permodalan dengan bunga 5% pertahun, Gagal mewujudkan Sembako terjangkau dan lain sebagainya.
Mencermati atas item-item kegagalan yang disampaikan penulis berpendapat bahwa kegagalan dimaksud bukanlah kegagalan atas program kerja, melainkan gagal dalam merealisasikan janji atas kepemimpinannya selama 100 hari. Sebab, bagaimana mungkin aspirasi tersebut dapat dimuwujudkan secara nyata, jikalau semuanya terkait dengan proyek dan/atau anggaran keuangan. Mengingat awal menjabat Bupati harus menyusun APBD tahun anggaran berikutnya dan melaksanakan APBD tahun anggaran berjalan.
APBD tahun anggaran berjalan telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah sebelumnya, sehingga Bupati tidak boleh merubah dengan sekemauannya sendiri dan APBD tahun anggaran berikutnya (2011) masih baru selesai disahkan dan dimuat dalam lembaran daerah dan berita daerah. Maka dari itu, terkait dengan Proyek dan/atau anggaran keuangan tentu Bupati manapun akan mengalami kesulitan yang nyata. sehingga atas janji-janji tersebut dapat dipandang bahwa Rakyat yang dibodohi atau memang kebodohannya Bupati atas kepemimpinannya mulai diperlihatkan? kita sendirilah yang mampu menjawabnya.
Kita juga dapat melihat banyak janji-janji Bupati yang dapat terwujud dengan baik dan secara nyata dapat dirasakan oleh rakyat bawah. Permohonan KTP yang cepat, Pembahasan APBD melalui jalan tol dan lain sebagainya patut kita apresiasi. sebab terwujudnya janji-janji dimaksud karena tidak bergantung pada anggaran keuangan.
Dalam pelaksanaan diskusi, Kapolsek Banyuwangi langsung memantau perkembangan dilapangan. Penulis melihat dengan mata kepala sendiri, lalu kemudian lahir suatu pertanyaan. Apakah diskusi sudah menjadi suatu hal yang tabu meskipun diarahkan untuk mengkritik habis-habisan Pemerintah daerah yang sah??? Dulu, sewaktu kepemimpinannya RATNA-NURIS diskusi yang diarahkan untuk mengkritisi pemerintah daerah yang sah tetap diberi kesempatan yang seluas-luasnya, malah penulis pernah di fasilitasi di pendopo swagatha blambangan guna mengevaluasi dan menilai tentang kebijakan-kebijakan publik yang telah dilahirkan oleh pemerintah daerah, apakah benar-benar berpihak kepada rakyat atau malah sebaliknya? juga diperkenankan untuk dilaksanakan di berbagai macam tempat, seperti AJM, Ikstiar Surya, Gedung Juang dan lain sebagainya tanpa kawalan dari pihak manapun. Malah laporannya/pemberitahuannya langsung menuju Polsek setempat. Maka dari itu, dapat dinilai dengan seksama terkait dengan penghargaan dan penghormatan atas hak-hak kebebasan menyatakan pendapat.
Dengan demikian jangan bodohi rakyat atau jangan diperlihatkan kebodohannya kepada rakyat. Sebab rakyat telah percaya kepada Kepala Daerah hasil pemilukada, masa depan mereka dipercayakan pada leadership calon terpilih dan nasib 1,7 juta rakyat banyuwangi harus ditingkatkan, baik secara ekonomi, budaya dan politik maupun SDM nya. Kepercayaan sangat mahal, semahal ketika calon terpilih berusaha mempengaruhi rakyat guna memperoleh kepercayaannya sehingga hari ini di sebut BUPATI dan WAKIL BUPATI.
selamat berkerja dan senantiasa mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat banyuwangi. Jadikan kritik konstruktif sebagai suplemen atas peningkatan pelayanan publik guna mewujudkan peningkatan keseajahteraan rakyat.
MERDEKA!!!!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar